02 May 2020


Sabtu, 02 Mei 2020
Lagi-lagi Menag RI memberikan apresiasi tinggi atas terbitnya buku karya ilmiah Rektor UIN SU, Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag & Dr. H. Arifinsyah, M. Ag. Begini isi kata Sambutan Menteri Agama RI :

Selaku Menteri Agama RI Kabinet Indonesia Maju,  saya apresiasi dan menyambut baik terbitnya buku Pendidikan Kewarganegaraan : NKRI Harga Mati yang ditulis oleh Rektor UINSU Medan, TGS Prof. Dr. K.H. Saidurrahman M. AG dan Dr. H. Arifinsyah, M. Ag . Buku ini hadir pada saat yang sangat tepat dan relevan dengan suasana kebangsaan kita saat ini.  Buku ini diharapkan bukan saja sekedar bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa, melainkan lebih dari itu, dapat menjadi arah yang memandu kita mengharmonisasikan nilai-nilai kebangsaan dengan nilai-nilai keagamaan. 

Ada beberapa hal yang saya pandang perlu menjadi perhatian kita bersama, lebih-lebih bagi sivitas akademika di lingkungan PTKIN di Indonesia. Pertama, persoalan radikalisme. Radikalisme ini melingkupi aspek pemikiran dan gerakan. Benar bahwa radikalisme tidak bisa dilekatkan apa lagi menjadi stigma bagi suatu agama. Namun disadari, bahwa semua pemeluk agama berpotensi menjadi radikal.

Ada beberapa indikator sebuah pemikiran atau gerakan dapat disebut radikal. Para ahli menyebut diantara ciri-ciri radikal itu adalah mengklaim kebenaran tunggal  atau merasa diri paling benar. Kelanjutannya, paham atau pemikiran orang lain dipandang salah bahkan sesat. Indikasi berikutnya adalah, mengutamakan simbol atau bentuk formal satu ajaran atau ibadah namun abai terhadap makna dan substansi dari sebuah ajaran. Kerap menggunakan cara-cara kekerasan dan memaksakan kehendak. Terlalu mudah mengkafirkan orang lain atau setidaknya menganggap orang lain sebagai sesat. Mereka juga umumnya tertutup dengan masyarakat dan menutup ruang dialog.

Sebenarnya paham radikal ini diawali oleh sikap-sikap intoleran yang tumbuh di masyarakat. Dengan kata lain, intoleransi (sikap tidak toleran) adalah tahap awal dari munculnya gejala radikalisme. Jika ada masyarakat yang tidak bisa menerima kehadiran pemeluk agama lain di lingkungannya, atau tidak menerima berdirinya rumah ibadah di kampungnya, ini adalah sikap-sikap intoleran, sekaligus menjadi benih tumbuhnya paham radikal. Kendatipun aturan-aturan tentang pendirian rumah ibadah tetap harus dipatuhi semua agama. Dari sikap-sikap intoleran lahir pula sikap penolakan tanpa membuka ruang dialog yang berujung pada aksi-aski kekerasan. Kasus-kasus rumah ibadah kaum minoritas di berbagai tempat, telah menunjukkan bagaimana benih-benih intoleransi tumbuh yang akhirnya menjelma menjadi paham dan gerakan radikal.

Ironisnya paham-paham dan gerakan radikal ini bukan hanya diminati oleh masyarakat  pada umumnya, tetapi juga cenderung mewabah di kalangan pelajar,  mahasiswa dan pemuda. Penelitian BNPT pada tahun 2016 menunjukkan, 26,7 % mahasiswa setuju dengan jihad yang menggunakan kekerasan. Data berikutnya adalah pada riset BNPT tahun 2017 ditemukan gejala bahwa 39 % mahasiswa di 15 Provinsi tertarik untuk masuk ke organisasi radikal.  Tentu saja hal ini mengkhawatirkan ketika trend mahasiswa yang simpatik bahkan terlibat dengan paham-paham radikal terus meningkat. Pada tingkat tertentu, jika gejala ini sudah massif, maka hal itu akan membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. 

Melihat gejala yang mengkhawatirkan ini, sungguh tepat jika PTKIN, khususnya UIN-UIN tampil sebagai garda terdepan dalam menghadapi paham dan gerakan radikal ini. Sebabnya adalah di kampus mahasiswa diajari berpikiran terbuka, toleran terhadap perbedaan pemikiran yang ada dan tidak kalah pentingnya mereka mempelajari dengan baik metode studi Islam secara holistik. Lewat mata kuliah yang disebut terakhir ini mereka akan paham mana ajaran yang merupakan produk syari’ah dan mana pula yang sesungguhnya produk sejarah. Mana teks suci dan mana tafsir yang spektrumnya sangat luas. Dengan kerangka berpikir seperti ini, kita tentu tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa khilafah bukan produk syari’ah melainkan produk sejarah. Karena produk sejarah, kebenarannya tidak mutlak. Justru yang terpenting bagaimana nilai-nilai syari’ah seperti keadilan, kemaslahatan, itu wujud. Bagaimana negara melindungi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya. Inilah yang sesungguhnya menjadi prinsip dasar NKRI sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, wujud NKRI ini sesungguhnya adalah bentuk negara yang final dan Insya Allah diridhai Allah SWT.

Namun Kampus tidak boleh terlena apa lagi tidak waspada. Sebabnya  kampus juga berpotensi  untuk disusupi paham radikal. Survei dan riset yang dapat kita baca di berbagai laporan penelitian menunjukkan terdapat beberapa mahasiswa yang telah terpapar paham radikal. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin paham radikal bisa masuk ke kampus ?  paham atau ajaran radikal itu masuk ke kampus disebabkan oleh media sosial yang menyajikan konten-konten radikal. Bisa juga melalui pengajian-pengajian yang ekslusif mengusung paham radikal. Dan yang lebih parah dan itu adalah, paham radikal juga bisa diajarkan oleh dosen-dosen yang memang memiliki paham radikal dan atau senior-senior organisasi radikal yang melakukan penetrasi ke dalam kampus.

Kehadiran buku ini menjadi penting karena buku ini adalah upaya konkrit seorang Rektor untuk menghempang tumbuh dan berkembangnya paham-paham radikal, terutama di lingkungan PTKIN. Dikatakan demikian, karena Pendidikan Kewarganegaraan atau Kewargaan ini sudah lama menjadi mata kuliah wajib di berbagai PTKIN di Indonesia.  Itu artinya, di PTKIN jauh-jauh hari telah ditanamkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Bersikap terbuka dan toleran. Tidak mudah terpovokasi dengan berbagai paham yang belum tentu benar.

Tentu kita semua menyadari bahwa menghempang gerakan radikal atau deradikalisasi di kampus tidak semata melalui mata kuliah kewargaan ataupun Pancasila. Pada saat yang sama, kampus-kampus PTKIN harus tanpil menjadi kampus yang mengembangkan Islam Washatiyyah, Islam Moderat atau dalam istilah lain, kita sebut dengan moderasi beragama. Ciri-ciri moderasi beragama itu adalah, toleran, tidak memonopoli kebenaran (inklusiv), berpikiran terbuka, suka dialog dalam mencari kebenaran dan sebagainya. Sikap moderasi beragama akan tumbuh dari pemahaman Islam yang moderat. Artinya, paham moderasi Islam atau Islam Washatiyyah juga harus dikembangkan di kampus-kampus PTKIN. Pada gilirannya, tentu kita berharap dari PTKIN lahir generasi bangsa yang beriman, unggul, berakhlak mulia, memiliki paham moderat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mencintai tanah airnya. Generasi seperti inilah yang diharapkan mampu membangun Indonesia maju.


Wassalam
Menteri Agama RI

Fachrul Razi

share to whatsapp
Mulai Februari 2019 | Meja Inspirasi