19 March 2019

Oleh : Ahmat Faury, S.H.I.,LL.M
A.   Pendahuluan
Didalam perkawinan terdapat aturan yang diberikan Allah untuk mengangkat derajat manusia di atas makhluk-makhlukNya yang lain. Dengan pernikahan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Dalam pernikahan, ikatan suami-istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh atau disebut dengan Mitsaqon Ghalizhan (perjanjian yang kokoh)[1]
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 tentang Wali Nikah disebutkan bahwa, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya dalam KHI pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; pertama, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Kedua, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen - momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena meninggal dunia atau karena walinya ‘adhal atau enggan.[2]
Karena pernikahan diartikan dengan suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang di ridhloi Allah SWT. Sehingga dari pengertian tersebut jelaslah bahwa berlangsungnya sebuah pernikahan haruslah diiringi dengan kerelaan antar calon pengantin. Namun pada kenyataannya di zaman sekarang ini masih banyak terjadi nikah secara paksa, hal tersebut akan mengakibatkan ikatan perkawinannya tidak sejahtera, dan berakhir dengan perceraian.
Dalam makalah sederhana ini, penulis akan memaparkan tentang tinjauan hukum islam terhadap kawin paksa, sekalipun makalah ini tentu penuh dengan keterbatasan sehingga masih sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan mahasiswa terkhusus Bapak Dosen Pembimbing.
B.   Kawin Paksa Dalam Fikih Islam
Secara tekstual istilah kawin paksa tidak disebutkan dalam berbagai literatur fikih, demikian pula dalam Alquran dan Sunnah. Namun dalam kajian perwalian istilah ijbar atau mujbir adalah salah satu persoalan yang cukup menarik untuk dikaji, karena pemahaman dari istilah itulah kemudian muncul istilah kawin paksa, dimana hak ijbar ini dipandang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya.
Adapun pengertian ijbar sendiri adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.[3]
Didalam fikih islam, istilah ijbar sendiri erat kaitannya dengan perkawinan. Dalam fikih Syafi'I disebutkan bahwa orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah atau jika ayah tidak ada kakeklah yang berhak. Maka apabila ayah adalah orang yang memiliki hak ijbar tentu ayah adalah orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan anak perempuannya dan perkawinan itu sah secara hukum.
Dengan memahami ijbar diatas dapat diambil kesimpullan bahwa kekuasaan seorang ayah terhadap gadisnya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu tindakan memaksakan keinginannya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan si gadis melainkan sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.[4]
Ditegaskan dalam kitab Hasyiah Bujairami dan kitab al-Iqna’ karangan Khatib Al-Syarbini bahwa seorang ayah atau kakek bisa menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak ada permusuhan antara ayah dan gadis tersebut. Artinya tidak terbukti ada unsur penganiayaan dan kepentingan sepihak dalam pernikahan tersebut;
2. Sang ayah menikahkanya dengan orang yang sepadan dengannya (kafa’ah).
3. Ayah menikahkannya dengan mahar mitsil (yaitu senilai mahar atau lebih mahal dari mahar yang diterima ibu sang gadis);
4. Mahar harus dengan valuta yang berlaku di negeri dimana mereka hidup;
5. Suaminya harus mampu membayar mahar tersebut;
6. Ayah tidak menikahkanya dengan seseorang yang membuat gadis tersebut menderita, misalnya seorang yang buta atau orang yang sudah tua;
7. Gadis tersebut belum wajib melaksanakan haji, karena kalau sudah wajib akan tertunda hajinya oleh pernikahan tersebut;
Ulama Wali Iraqi menambahkan satu syarat lagi, yaitu tidak ada permusuhan antara gadis dan lelaki yang dinikahkan dengannya. Melihat syarat-syarat tersebut, secara jelas dapat dipahami bahwa inti dari syarat tersebut adalah tidak adanya keberatan dari pihak gadis untuk menerima nikah tersebut dan itu artinya adalah atas persetujuannya.
Dengan demikian juga dapat difahami bahwa mazhab Syafii sebenarnya juga mengatakan bahwa nikah paksa tidak sah kecuali mendapatkan persetujuan dari si gadis. Sekiranya gadis tersebut ternyata menerima dan tidak menolak maka tidak perlu dilakukan pengulangan akad nikah.
C.     Kawin paksa dalam hukum positif
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan sumber hukum positif bagi umat islam di indonesia, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam perkawinan sebagaimana yang dianut dalam hukum islam sendiri.
Dalam pasal 2 ayat 6 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai dan persetujuan tersebut haruslah dilakukan atas kehendak bebas tanpa paksaan dari calon mempelai pria atau pihka lainnya.
Meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum positif mengenai pengertian kawin paksa, namun dari konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari calon kedua mempelai. Dapat dijelaskan bahwa kawin paksa adalah suatu perkawinan yang terjadi karena adanya unsur paksaan dari orang lain yang dalam hal ini adalah orang tuanya, dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan orang pilihannya tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari anaknya tersebut. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kawin paksa sendiri diartikan sebagai kawin tidak dengan kemauannya sendiri atau perkawinan yang terjadi atas adanya desakan atau tekanan.[5]




[1] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah jld VIII, (Bandung: Al-Ma’arif, 1990), h. 7.
[2] Anonim, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia (Surabaya: Arkola, t.th), h. 185-186.

[3] Husain Muhammad, Fikih Perempuan "Refleksi Kiai atas wacana agama dan gender, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 79.
[4] Ibid., hal. 80.
[5] W.J.S. Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 697.
share to whatsapp
Mulai Februari 2019 | Meja Inspirasi