04 March 2019

OLEH :
AHMAT FAURY, S.H.I.,LL.M

Setelah disahkan dan diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pelaksanaannya telah disesuaikan dengan cita-cita hukum nasional, secara fundamental telah dijiwai oleh penempatan manusia secara proposional pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Sebagai warga negara adalah merupakan kewajiban untuk mendukung serta melaksanakan hukum nasional sebagai aspirasi masyarakat Indonesia, sebab negara yang berdasar pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 ini. Sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan bagi semua  warga negara.
Dalam sistem hukum pidana dikenal ada dua hukum yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana), hukum pidana materil merupakan serangkaian aturan yang memuat aturan-aturan perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan hukum pidana formil adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana.
Pelaksanaan menyelesaikan masalah yang diatur dalam hukum materil dilakukan oleh hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam menyelesaikan masalah itu kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka, (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009) artinya tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat ikut campur tangan atau mempengaruhinya. Dalam memutuskan suatu perkara pidana keyakinan hakim merupakan hal yang esensial.
Dari ketentuan ini dalam penjelasan resminya dikemukakan bahwa :
Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya tidak berarti dapat sewenang-wenang dan absolut menyelenggarakan tugasnya melainkan wajib memperhatikan secara benar hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Dalam menyelesaikan setiap masalah yang berupa mengadili suatu perkara pidana, maka hakim yang memiliki kebebasan dan dijamin oleh undang-undang itu tidak boleh subjektif. Artinya kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan bukan perasaan keadilan hakim sendiri. Dengan berpegang kepada obyektifitas diri disamping memperhatikan secara wajar adanya pemilikan persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Maka  hakim dan penegak hukum lainnya akan dapat memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap perkara pidana.
Penerapan hukun acara pidana secara obyektif dan tepat adalah suatu prasyarat tercapainya tujuan hukum acara pidana yang berisikan suatu kepastian hukum dan keadilan. Pedoman pelaksanaan KUHAP, memberi  penjelasan  tentang tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut:
Setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan nuntuk pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Bertolak dari tujuan KUHAP tersebut, pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apakah terdakwa dinyatakan bersalah ataukah dibebaskan. Oleh karena itu, hakim harus cermat menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Quran dan al -Sunnah telah menetapkan hukuman (hadd) tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan itu merupakan dosa besar yang mengharuskan adanya hukuman bagi pelaku kesalahan itu. Hal tersebut dimaksudkan untuk memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, dan menjamin kemaslahatan umat.
Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (Absolut) semua pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan,dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak  pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapatdisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak diterima sama sekali.
1.   Pengertian Pembuktian
Dalam Islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berpekara seperti halnya dalam hal pembuktian. Secara etimologi pembuktian berasal dari kata bukti artinya suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapatawalan pe dan akhiran an maka mengandung arti proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Sedangkan dalam arti terminologi pembuktian berarti usaha menunjukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadialan.
Menurut Sobhi Mahmasomi membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan, dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil itu. R. Subekti dalam hukum pembuktian, mendefinisikan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
R.Supomo,mendefinisikan pembuktian dibagi dalam 2 arti yaitu: pembuktian dalam arti luas yaitu; membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu: pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Secara sederhana pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan kepastian kepada hakim tentang adannya peristiwa.
2.   Tujuan Pembuktian
Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau faktayang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, tujuan pembuktian diatas yaitu; memperoleh suatua kejelasan dan kepastian suatu peristiwa.

3.   Beban Pembuktian
Beban untuk membuktikan kebeneran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penguggat, diantara kaidah kulli(umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir,sedangkan sumpah diaukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan). Rasulullah SAW menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum Islam adalah:
Pembuktian dibebankan pada penggugat dan sumpah kepada tergugat

Pembuktian dibebankan pada penguggat (affirmanti incoumbil probato), bahwa mendapatkan hukum yang sesuai petitum gugatannya, seorang penguggat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.
  
4.   Macam-macam Alat Bukti
1)   SAKSI
Kesaksian dalam Islam dikenal dengan istilah Asy-syahadah menurut bahasa memilikiarti sebagai berikut;
a)   Pernyataan atau pemberian yang pasti
b)   Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung;
c)    Mengetahui sesuatu secara pasti,mengalami, dan melihatnya
Menurut syara kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu; ucapan yang keluar dan diperolehdari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
Syarat-syarat kesaksian Kesakaksian dapat diterima sebagai alat bukti apabila memenuhisyarat sebagai berikut;
a)   Kesaksian dilakukan didalam sidang pengadilan, jika dilakukan diluar sidang pengadilan, meski itu dihadapan hakim ,tidak dianggap sebagai kesakasian.
b)   Kesaksian diucapkan dengan lafad kesaksian, seperti saya bersaksi.
c)    Jumlah dan syarat orang yang menjadi saksi sesuai dengan syarat dan ketentuan syariat.
 Saksi merupakan alat bukti untuk jarimah qodzaf, syarat-syarat saksi dalam jarimah inisama dengan jarimah zina, yaitu:
- Baligh
- Dapat dipercaya
- Adil
- Dan tidak ada penghalang menjadi saksi

     Adapun jumlah atau banyaknya saksi jarimah qodzaf ini sekurang-kurangnya adalah 4orang saksi. Sebagaimana dalam surat an-Nur ayat 13 yang artinya : mengapah mereka (yang menuduhitu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita boong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.
      Atas dasar inilah jumhur fuqoha berpendapat bahwa apabila saksi dalam jarimah zinakurang dari 4 orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai penuduh, walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai hadd, selama mereka betul-betul bertindak sebagai seorang saksi.
      Oleh sebab itu, saksi untuk tuduhan zina sungguh sangat berat, sehingga peristiwa perajaman bagi orang yang berzina dengan empat orang saksi zaman Nabi saw sampai hari ini belum pernah terjadi, yang terjadi adalah pengakuan dari pelaku sendiri, seperti kasus Maizd dan wanita Ghamdiyah.
1)   PENGAKUAN
Pengakuan adalah mengabarkan suatu hak pada orang lain, Menurut Salam Madzkur  pengakuan adalah adanya hak orang lain atas diri pengaku itu, baik pemberitahuan itu dengan sesuatu katakata maupun dengan apa-apa yang disamakan hukumnya dengan kata-kata walupun pengakuan itu untuk yang akan datang. Macam-macam pengakuan. Pengakuan ditinjau dari segi pelaksanaanya dibagi menjadi tiga;
Ø Ikrar dengan kata-kata; Pengakuan yang diucapkan dimuka sidang dapat dijadikan alat bukti dan dijadikan hujjah bagi orang yang berikrar Dan jika diucapkan diluar sidang maka tidak dapat dijadikan alat bukti;
Ø Ikrar dengan syarat; Apabila seseoang tidak dapat bicara(bisu) maka ikrar  baginya dapat dilakuakn dengan isyarat, dengan ketentuan isyarat tersebut dapat dipahami oleh umum;
Ø Ikrar dengan tulisan ; Ikrar dengan tulisan, semula tidak dibenarkan dengan alasan dan mungkin dapat dihapus atau ditambah. Akan tetapi, mengingat saat ini telah terdapat berbagai cara untuk membedakan antara tulisan asli dan palsu.
2)   INDIKASI
Tanda-tanda yang mengarah pada hasil dari perzinaan seperti, hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami atau wanita tersebut bersuami namun telah terpisah sekian lama yang memungkinkannya tidak hamil karena suaminya.
Walaupun kehamilan itu sendiri tidak serta merta dapat dijadikan bukti terjadinya perzinaan. Hal ini karena ada kemungkinan kemungkinan lainnya, diperkosa misalnya atau wanita yang mempunyai suami, walau telah cukup lama berpisah, bisa saja kehamilannya dari suaminya tadi.
Oleh karena itu, hukuman zina itu dapat dilaksanakan, apabila semua bukti yang diajukanmengarah kepada perbuatan tersebut, tanpa sedikitpun ada keraguan. Pelaksanaan hukuman itu sendiri dilaksanakan dengan disaksikan khalayak ramai walaupun tidak disepakati berapa jumlahnya sebagai tindakan pencegahan (ar-radu wal zahru) bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan yang sama di kemudian hari, seperti dijelaskan Al-quran Surat An-Nur Ayat 2: Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
1)   SUMPAH
Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut al yamin atau al hiff tetapi kata al yamin lebih umum dipakai. Sebenarnya lafadz al yamin  bermakna tangan kanan, soalnya orangArab apabila bersumpah dengan mengangkat tangan kanannya. Sumpah menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH ialah suatu pernyataan yang khidmat diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat mahakuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh Nya.
Sumpah ini memiliki bentuk tersendiri, seperti sumpah Li’an (dalam perkara zina) dan sumpah Qasamah (di lapangan pidana), bagaimanapun juga, selain dari sumpah Lian dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak bisa memutuskan hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti dapat diandalkan untuk  pengambilan putusan terakhir.
Menurut Imam Syafii jarimah qodzaf dapat dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh (korban) meminta kepada orang yang menuduh (pelaku) untuk bersumpah bahwa tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan bersumpah, maka jarimah qodzaf bisa dibuktikan dengan keengganan untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh (pelaku) bisa meminta kepada orang yang dituduh (korban) bahwa penuduh benar melakukan penuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan dibebaskan dari hukuman hadd qodzaf.
Alat bukti sumpah ini juga diatur dalam HIR Pasal 135-158, 177) R.Bg. pasal 182, 185,314 dan BW pasal 1929-1945 (Jur, Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hal119). Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yangdiucapkan saksi sebelum memberikan keterangan didepan sidang pengadilan dalam hal ini didepan majelis hakim, sumpah saksi adalah menyatakan benar apa yang diketahui, didengar, dilihat sesuai dengan apa yang diterangkannya, itu bukanlah sebagai alat bukti tetapi kesaksiannya itulah menjadi bukti, sedangkan sumpah sebagai alat bukti yaitu isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu. Sumpah memiliki daya kekuatan pembuktian sempurna (volleding), mengikat (bidden) dan menentukan (beslissen), oleh karena itu benar atau bohong pihak yang bersumpah tidak boleh hakim menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya putusan pidana, Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata merupakan ikrar yang diucapkan pihak yang bersumpah dan ikrar sumpah diucapkan secara lisan dihadapan hakim dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, untuk itu sumpah sebagai alat bukti tidak sah jika dilakukan dalam bentuk tertulis, artinya harus diangkat oleh salah satu pihak dimuka hakim, adapun syarat formal alat bukti sumpah secara umum harus memenuhi syarat :
a)   Berupa keterangan yang diikrarkan dalam bentuk lisan.
b)   Ikrar sumpah diucapkan didepan hakim dalam proses pemeriksaan perkara padasidang perkara.
c)    Tidak ada bukti lain yang dapat diajukan para pihak, sehingga pembuktian sudah berada dalam keadaan jalan buntu.
Agar sumpah menjadi sah (valid) , bila ia bersumpah atas nama Allah, salah satu dari nama-nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah. Seperti ucapan, Wallahi, warohmani,wa rabbil 'alamin, dll. Tidak sah bila menggunakan nama selain Allah. Jadi, sumpah yangdilakukan Komjen Susno Duaji yang memakai lafadz Lillahi ta'ala(kalo ga salah lillahi ta'alloh ) adalah tidak sah menurut hukum Islam. Karena lafadz tersebut menunjukkan keihlasan, bukan sumpah.
Oleh karena itu, pengadilan hendaknya menyikapi dengan serius para saksi, tersangka,atau orang yang dituduh yang telah mengucapkan sumpah. Karena tujuan dari sumpah adalahingin membuktikan kebenaran diri dan yang harus membuktikan kebenaran tersebut adalah pengadilan.
Menurut Sobhi Mahmasomi membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan, danmemberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan apa yang menjadi ketetapan ataukeputusan atas dasar penelitian dan dalil itu. R.Subekti dalam hukum pembuktian,mendefinisikan pembuktian adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil ataudalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
R. Supomo mendefinisikan pembuktian dibagi dalam 2 arti yaitu: pembuktian dalam arti luas yaitu; membenarkan hubungan hukum. Sedangkan pembuktian dalam arti sempit yaitu; pembuktian yang hanya diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Secara sederhana pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberikan kepastian kepada hakim tentang adannya peristiwa.
Dalam hal ini alat bukti ialah: saksi, pengakuan, indikasi dan sumpah.dengan begitu akanmudah dalam menjatuhkan hukuman
Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna,yaitu bukti yang sah dan menyakinkan. Mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam pasal 184 KUHAP.
Masyarakat Indonesia sebagai abdi hukum, perlu diberikan pemahaman secara universal tentang perkara pidana khususnya hukum acara pidana yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Namun tidak sedikit mengenai perilaku hakim dalam memutus perkara pidana tidak berdasarkan pada kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan, tetapi atas dasar kepentingan pribadi atau golongan. Fenomena ini pula menurut pengamatan penulis juga masih sering terjadi dalam lingkup Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul Analisis Peranan Keyakinan Hakim dalam Menilai Alat bukti pada Perkara Pidana “ ( Tinjauan terhadap Hukum Pidana Islam ).
Untuk lebih memudahkan pencapaian tujuan penulisan, penulis akan membatasi pokok pembahasan, sehubungan dengan hal tersebut maka yang akan menjadi objek pembahasan lebih lanjut, sebagai berikut :
Bagaimana keyakinan hakim dalam menilai alat bukti pada perkara pidana perbandingannya menurut hukum pidana Islam ?
Faktor-faktor apakah yang menghambat keyakinan hakim terhadap pembuktian dalam perkara pidana dan perbandingannya menurut hukum pidana Islam ?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

a.    Untuk mengatahui peranan keyakinan hakim dalam menilai alat bukti pada perkara pidana dan perbandingannya menurut hukum pidana Islam.
b.   Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat keyakinan hakim terhadap pembuktian dalam perkara pidana dan perbandingannya menurut hukum pidana Islam.
Sedangkan kegunaan dari pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:
a.    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dan sumbangan pemikiran bagi para pencari keadilan, khususnya bagi praktisi hukum maupun masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah khasanah kepustakaan dan juga dapat menjadi masukan yang berguna untuk perkembagan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

MOHON SUMBANGKAN PEMIKIRAN !


PUSTAKA
Hakim Rahmat, Hukum Pidana Islam(fiqh Jinayah), Bandung, Pustaka Setia, 2000
Audah, Abdul Qodir, At- Tasyri al -Jinaiy al-Islam, Beirut, Muasash Ar-Risalah, tt. Sabiq,Sayyid, Fiqh Sunnah, Juz II, Beirut, cet II, 1980
Andi Hamzah, 1985. Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Alber Hasibuan, 1985, 2 Guru Besar Berbicara Tentang Hukum, Alumini Bandung
Anwar, Moch.H.A.K, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, Alumni Bandung
Bambang Sutiyoso, 2005, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Uli Press. Yogyakarta.
Bambang Waluyo, 1996. Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Bawengan, G.W., 1988, Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
Bemmellen, Hukum Acara Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 1985.

BPHN, 1986, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta Bandung
Hamid, A.T., 1982, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Al-Ikhsan, Bandung.
Hamzah, Andi, 1990. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia
………………, 1986. Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesi
Imran, 1989, Kebebasan Hakim Dalam Menilai Alat Bukti Dalam Memutus Perkara Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
Kusnardi dan Bintang Saragih, 1978, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Gramedia Jakarta
Lamintang P. A. F. dan Jisman Samosir, 1985, Hukum Pidana Indonesia, sinar Baru Cet. II
................................ KUHAP dan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian Dan Lat-Alat Bukti, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Moelyanto, 1985. Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara Cet. III Babdung
Nurul Afiah, Rna, 1989. Barang Bukti Dalam Pross Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
Prasetyo. J.T., 1987, Kamus Hukum. Aksara Baru, Jakarta.
Poerwadarminta, WJS, 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
Romli Atmasasmita, 1982, Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, Jakarta 
share to whatsapp
Mulai Februari 2019 | Meja Inspirasi