14 February 2019



Partai Baru Gaya Lama
Oleh: Al Bara
Penulis Dosen Bisnis Manajemen Syariah & Perbankan Syariah FAI UMSU
Pengusungan bakal calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik dalam pilpres (pemilihan presiden) 2019, menghasilkan 2 (dua) pasangan yang akan bertarung pada pesta demokrasi atau politik yaitu Joko Widodo berpasangan dengan Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. KPU Pusat (Komisi Pemilihan Umum) akan menyiapkan mimbar untuk kedua pasangan dalam menyampaikan visi misi capres dan cawapres dalam 5(lima) tahun kedepan.
Dalam pesta demokrasi tahun 2019 ini, ada 16 (enam belas) partai nasional dan 4 (empat) partai lokal yang akan merebut suara rakyat sebanyak-banyaknya. Untuk partai nasional yang akan berkompetisi, ada beberapa partai baru yang mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Serikat Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia. Partai-partai baru tersebut akan merebut suara rakyat yang sudah memilih partai yang ikut berkompetisi pada tahun 2014 yang lalu serta suara rakyat yang sebelumnya tidak memilih (golongan putih atau golput).
Mengenai suara rakyat adalah peserta pemilu yaitu dalam undang-undang no. 23 tahun 2003 Pasal 7 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu, warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dan selanjutnya undang-undang no. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (1) disebutkan, warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
Belajar dari partai yang berpengalaman mengikuti dalam kontestasi perpolitikan orde baru di Indonesia seperti partai Golkar, partai Persatuan dan Pembangunan atau PPP dan partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (wajah baru) bahwa partai-partai tersebut telah melakukan berbagai edukasi perpolitikan di Indonesia. Mereka melahirkan banyak tokoh-tokoh nasional yang ikut berperan membangun Indonesia. Pasca runtuhnya pemerintahan orde baru, partai tersebut mentransformasi simbol partai dan yang sangat mencolok adalah PPP yang sebelumnya berlambang bintang menjadi Ka’bah.
Lengsernya presiden Suharto tahun 1998, maka sistem perpolitikan berhaluan pada reformasi. Reformasi hadir, untuk menunjukkan bahwa rakyat tidak suka dengan sistem yang dianggap diktaror yang dipimpin selama 32 (tiga puluh dua) tahun yang dikenal dengan kejahatan politik, siapa yang melawan maka dihantui dengan penculikan bahkan masuk di jeruji besi. Tokoh utama reformasi adalah Amien Rais, ada juga yang menyebutkan BJ. Habibi, Megawati, Sri Sultan Hamengkubuwono, Abdurahman Wahid, dan lainnya.
Tidak henti sampai disitu, tokoh era reformasi tersebut ikut dalam kontestasi pilpres tahun 1999. Dan pada pemilu tersebut, presiden Republik Indonesia diamanahkan kepada Abdurahman Wahid atau dikenal dengan Gusdur beserta wakilnya Megawati Sukarno Putri pada pertemuan MPR/DPR RI hasil pemilu 1999. Namun sayang, pasca reformasi dan sampai saat ini, ketokohan mereka banyak melahirkan legeslator korupsi. Para koruptor memanfaatkan ketokohan para reformator untuk mendapatkan suara rakyat bahkan uang rakyat dengan cara yang haram.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bentukan pada masa presiden Megawati, mengungkap ribuan kasus korupsi yang kebanyakan mereka adalah wakil rakyat dan wakil pemimpin daerah propinsi, kabupaten/kota. Mereka tidak malu tampil dilayar kaca (televisi) tanpa rasa bersalah. Partai agama tidak ada bedanya dengan partai nasionalis, hanya simbol yang berbeda dengan harapan mendapat suara dari populasi agama terbesar di negeri ini.
Menurut data KPK, semua partai (tanpa kecuali) telah melakukan tindakan korupsi secara pribadi bahkan massal (neo-kapitalisme, menguntungkan pribadi dan golongan). Bagi mereka, uang rakyat diibaratkan seperti kue bolu yang dibagi-bagi, padahal uang yang mereka anggarkan dalam perencanaan pembangunan sejatinya melayani kesejahteraan rakyat. Disaat rakyat membutuhkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan aksi sosial maka mereka (koruptor) berbondong-bondong mencari celah untuk mendapatkan persenan. Logis, hampir semua sarana dan prasarana pelayanan publik mengalami penyusutan kualitas yang super cepat.
Bangunan rumah sakit dari anggaran pemerintah pusat dan daerah (APBN dan APBD) minim kualitas, apalagi hampir semua masyarakat Indonesia mengeluh infrastruktur jalan yang tidak baik, mudah rusak (berlubang), tidak berstandar baik, bahkan menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Rakyat hanya melihat pembangunan kasat mata namun bernilai kerusakan bangsa.
Bagaimana partai-partai baru yang ikut serta dalam pemilu 2019 ini? Partai-partai baru tersebut mempunyai calon-calon legeslatif untuk bersiap diri menjadi wakil rakyat.. Kehadiran partai tersebut tidak memberikan kesan bahwa meraka akan memberikan perubahan untuk bangsa yang lebih baik apalagi mereka hadir bersama-sama dengan visi dan misi yang hampir mirip dengan tujuan yang sama yaitu perubahan untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Yel-yel atau moto tersebut tidak ada bedanya dengan partai baru pada masa orde baru dan pasca reformasi.
Kelemahan anggota legeslatif terpilih ialah tergiur dengan uang rakyat disaat mereka menganggarkan proyek-proyek pembangunan nasional. Uang miliran dan triliunan rupiah menghantui pikiran dan niat mereka tidak menjadikan mereka harus lari dari korupsi malah sebaliknya mereka ingin mengambilnya (persenan). Sebagai bukti, anggota DPRD Sumut dan DPRD kota Malang secara bersama-sama melakukan aksi korupsi.
 Budaya ataukah hobi bahwa korupsi merupakan ancaman pembangunan nasional, maka hukum pun harus berdiri tegak untuk menghadapi predator korupsi tersebut. Tahanan di lembaga pemasyarakatan tidak meminimalisir angka korupsi di Indonesia maka hukuman berat harus menjadi solusi untuk mengatasinya walaupun disaat hukuman mati menjadi solusinya.
Hukuman mati juga pernah diungkapkan Mahfud MD dan Artidjo Alkostar bahwa hukuman tersebut pantas diberikan kepada koruptor. Walaupun sudah diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor, namun sangat disayangkan dengan adanya syarat penjatuhannya yaitu disaat negara dalam kondisi bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, atau jika korupsi dilakukan berulang. Apakah harus negara ini hancur terlebih dahulu, bencana besar untuk menghadapi koruptor. Apa tidak menjadi pembelajaran dengan bencana Lombok sudah memporandakan ekonomi regional, apa harus Tsunami massal di semua propinsi baru hukuman mati diterapkan?.
Tentunya permasalahan korupsi tidak bisa dibiarkan begitu saja dengan hukuman penjara dengan melambaikan tangan di kantor KPK. Adanya temuan KPK atas bukti bahwa sel tahanan para koruptor berfasilitas hotel berbintang di lapas Sukamiskin menambah psikologi bahwa korupsi menjadikan penggunanya hidup nyaman. Walaupun partai baru, bukan berarti calon legeslatif mereka akan terhindar dari bencana korupsi ini.
Mereka yang diamanahkan oleh suara rakyat harus menjadi satu kesatuan yang utuh tentu niat hati yang bersih dan tulus maka akan membiasakan mereka untuk menjadi legislator yang amanah. Pembangunan program pemerintah dalam melayani kesejahteraan rakyat harus diutamakan disaat mereka hadir sebagai wakil rakyat. Semoga partai-partai peserta pemilu 2019 memberikan kesegaran bagi Indonesia untuk menjadi negara yang mampu berdiri tegak dalam membangun bangsa dan negara. Amiin.



share to whatsapp
Mulai Februari 2019 | Meja Inspirasi